BAIT.ID – Tensi politik di parlemen bakal memanas menjelang Rapat Paripurna krusial yang dijadwalkan pada Rabu, 10 Juni 2026 besok. Agenda tunggal disiapkan DPRD Kaltim tentang usulan Hak Angket terhadap Pemprov Kaltim. Langkah ini memicu dinamika dan lobi-lobi intensif di antara fraksi-fraksi parlemen. Peta dukungan politik pun diprediksi masih sangat cair.
Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Saipul Bahtiar, menilai bahwa konstelasi di atas kertas tidak serta-merta mencerminkan realitas politik yang akan terjadi di ruang sidang. Menurutnya, agenda ini menjadi panggung pertarungan kepentingan baru bagi partai-partai eks koalisi pengusung Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Sebagai catatan, pasca-Pilgub Kaltim 2024, partai politik pengusung pasangan Rudy-Seno mendominasi lebih dari 75 persen kursi di DPRD Kaltim. Praktis, hanya PDI Perjuangan dan Demokrat yang berada di luar koalisi tersebut. Kendati demikian, Saipul mengingatkan bahwa dominasi mayoritas bukanlah jaminan mutlak saat mekanisme pengambilan keputusan (voting) dimulai. “Secara konteks kepentingan pilkada dan politik partai masing-masing, yang pertama konteksnya kebutuhan politik di tahapan pilkadanya sesuai undang-undang pilkada,” ujar Saipul, saat dikonfirmasi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unmul ini menjelaskan bahwa loyalitas partai politik di level daerah sangat dinamis. Ketika kontestasi pilkada usai dan roda pemerintahan mulai berjalan, orientasi dan kepentingan politik masing-masing partai kerap mengalami pergeseran.
Secara kalkulasi politik, Golkar dan Gerindra—yang masing-masing dipimpin langsung oleh Rudy Mas’ud dan Seno Aji di tingkat provinsi—diproyeksikan bakal mengunci soliditas anggota fraksinya di Karang Paci. Namun, spekulasi di akar rumput mulai berkembang liar menyusul isu renggangnya komunikasi antara dua pimpinan tertinggi di Bumi Etam tersebut.
“Dua partai pengusung utama yang secara relasi tidak akan lepas itu adalah Golkar dan Gerindra. Tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi,” kata Saipul filosofis.
Lebih lanjut, Saipul mengindikasikan bahwa kontrak politik sebagian partai koalisi sebenarnya telah selesai seiring berakhirnya tahapan Pilgub. Terlebih, banyak rekomendasi dukungan yang turun sebelumnya merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan atas dasar aspirasi murni kader di daerah. Akibatnya, jika ada kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai merugikan konstituen atau internal parpol tersebut, potensi untuk mengubah arah dukungan atau tetap terbuka lebar.
Menjelang hari-H, konsolidasi di balik layar disinyalir bergerak semakin masif. Saipul memprediksi Fraksi Golkar akan hadir dengan kekuatan penuh guna memastikan pemenuhan kuorum rapat. Kendati demikian, titik krusial justru terletak pada mekanisme pemungutan suara kelayakan Hak Angket.
Sikap politik Fraksi Gerindra DPRD Kaltim kini tengah menjadi sorotan. Sempat menunjukkan resistensi yang cukup kuat terhadap Golkar yang notabene mitra utama koalisinya, menjelang paripurna esok, Fraksi Gerindra justru memilih irit bicara dan belum menentukan sikap resmi secara terbuka.
“Golkar diprediksi akan melakukan lobi intensif kepada partai-partai koalisi eks Pilgub agar kuorum persetujuan hak angket tidak tercapai. Jika usulan hak angket ini kandas, sangat mungkin ditawarkan jalan tengah berupa penggunaan Hak Interpelasi,” pungkas Saipul.
Rapat paripurna ini diyakini akan menyedot perhatian publik Kaltim secara luas. Pasalnya, Hak Angket merupakan instrumen politik tertinggi bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan daerah yang dinilai strategis dan berdampak luas.
Guna memastikan transparansi proses tersebut, Aliansi Rakyat Kaltim dijadwalkan akan mengawal jalannya persidangan. Massa yang terdiri dari berbagai elemen lembaga kemahasiswaan dan masyarakat sipil dilaporkan bakal menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung Karang Paci untuk memantau langsung arah keberpihakan para wakil rakyat. (csv)
