BAIT.ID – Pemkot Samarinda mematangkan persiapan pengoperasian angkutan umum perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS). Jika sesuai target, moda transportasi publik modern ini dijadwalkan resmi melayani warga paling lambat 1 April 2027.
Kepastian tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemkot Samarinda di Ruang Rapat Mahakam Kantor BPKAD Samarinda, pada Senin, 2 November 2026 lalu. Pertemuan ini berfokus pada penyusunan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan angkutan perkotaan. “Target paling lambat 1 April 2027 sudah dijalankan secara resmi di Kota Samarinda,” kata Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, usai rapat.
Pada tahap awal operasional, pemerintah mengkaji dua rute utama, yakni Trayek 1A dan 1B yang menghubungkan Terminal Pasar Pagi (Teras Samarinda 2) dengan Terminal Lempake. Total ada 16 armada yang disiapkan untuk kedua rute tersebut, terdiri dari 14 unit operasional dan 2 unit cadangan. “Tiap trayek akan disokong tujuh armada operasional dan satu unit cadangan untuk menjaga kontinuitas layanan,” ujar Manalu.
Meski demikian, penetapan alokasi anggaran dan kesiapan operasional masih menunggu hasil kajian laporan akhir. Salah satu aspek krusial yang tengah dihitung secara ketat adalah skema penggunaan bahan bakar, mengingat dampaknya langsung pada biaya operasional per kilometer (rupiah per kilometer).
Manalu menjelaskan, pemanfaatan bahan bakar bersubsidi jenis biosolar berpotensi menekan beban operasional dibandingkan bahan bakar nonsubsidi. “Kalau memakai bahan bakar nonsubsidi, biaya rupiah per kilometer akan semakin tinggi,” tuturnya.
Seluruh kebutuhan anggaran program BTS ini nantinya bersumber dari Kemenhub, dengan besaran pasti yang masih menunggu pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Selain kesiapan armada dan bahan bakar, infrastruktur penunjang seperti tempat pemberhentian penumpang juga menjadi perhatian. Untuk menyiasati efisiensi anggaran pembangunan fisik, Dishub Samarinda menyiapkan skema alternatif bagi titik halte. ”Jika pembangunan halte fisik belum memungkinkan karena penyesuaian anggaran, fasilitas pemberhentian sementara bisa memanfaatkan marka dan rambu jalan,” pungkas Manalu. (csv)
