BAIT.ID — Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kaltim telah berlangsung hampir empat bulan, melahap ribuan hektare lahan, dan menyebarkan kabut asap pekat. Di balik bencana yang berulang setiap tahun ini, terungkap fakta ironis: lembaga legislatif daerah mengaku kesulitan bergerak akibat terbentur kewenangan, keterbatasan fasilitas operasional, hingga kendala fiskal.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki banyak ruang untuk terlibat secara langsung dalam penanganan taktis di lapangan. Menurutnya, penanganan Karhutla selama ini sepenuhnya berada di bawah kendali tim terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah, sementara DPRD memposisikan diri sebagai penyokong lewat fungsi penganggaran dan koordinasi.
“Biasanya kita ini hanya melengkapi saja. Kalau pemerintah kabupaten atau provinsi kan ini biasanya langsung ditangani oleh tim yang dibentuk pemerintah,” ujar Hasanuddin, pekan lalu.
Padahal, kompleksitas Karhutla di Kaltim tahun ini jauh lebih berat. Selain dipicu oleh cuaca ekstrem dan kemarau panjang, persoalan ini juga melibatkan aktivitas perambahan serta pertambangan di berbagai titik.
Ancaman El Nino sebenarnya sudah masuk dalam radar antisipasi sejak awal. DPRD Kaltim mengeklaim sempat menyiapkan opsi penyewaan helikopter untuk memperkuat armada udara pemadaman. Namun, rencana tersebut kandas di tengah jalan akibat terbentur aturan penggunaan anggaran dan ketiadaan sarana operasional mandiri.
Hasanuddin membandingkan situasi saat ini dengan masa kepemimpinan Penjabat Gubernur Akmal Malik sebelumnya, di mana pemerintah daerah sempat menyewa helikopter selama tiga bulan untuk operasi pemadaman udara. Skema fleksibel tersebut kini tidak lagi dapat direplikasi, membuat DPRD tidak memiliki keleluasaan menyediakan dukungan cepat saat kondisi lapangan mendesak.
“Kami dulu ada waktu zamannya Pak Akmal sewa tiga bulan, sekarang enggak boleh. Jadi susah juga saat ini di DPRD karena cuma sebatas penganggaran. Mau pinjam speed, speed mana? Enggak punya. Mau pinjam helikopter, helikopter siapa?” keluhnya.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim menegaskan bahwa krisis ini bukan persoalan sepele. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, tercatat ada 2.540 kejadian Karhutla dengan total luas area terdampak mencapai 10.691,66 hektare.
Rinciannya, pada periode Januari–September, tercatat 1.863 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 7.775,35 hektare. Angka tersebut melonjak signifikan setelah terjadi tambahan 677 kejadian seluas 2.916,31 hektare hanya dalam kurun waktu sebulan pada Oktober saja.
Besarnya angka kerusakan ini menjadi alarm keras bagi eksekutif maupun legislatif. Dampak Karhutla terbukti tidak hanya berurusan dengan pemadaman api semata, melainkan mengancam kesehatan publik, kelumpuhan aktivitas ekonomi, kerusakan lingkungan hidup, hingga keselamatan warga.
Menghadapi siklus bencana yang konsisten berulang tiap tahun, Hasanuddin mendesak agar pemerintah daerah mengubah pendekatan penanganan dari yang bersifat reaktif menjadi antisipatif. Ia meminta alokasi anggaran khusus kebencanaan, baik untuk Karhutla maupun ancaman banjir,vharus dipersiapkan secara serius dalam APBD tahun-tahun mendatang.
Meski menyadari kondisi fiskal daerah tengah menghadapi tekanan efisiensi dan kewajiban membiayai belanja mandatori (mandatory spending), ia menegaskan bahwa anggaran tanggap darurat tidak boleh dikompromikan. “Bencana tidak bisa menunggu sampai pemerintah memiliki ruang fiskal yang longgar. Makanya tahun-tahun depan harus disiapkan anggaran, alokasinya memang ada untuk belanja bencana,” tegasnya. (csv)
