BAIT.ID – Pemkot Samarinda memetakan skenario terburuk menghadapi dampak fenomena El Nino yang diproyeksikan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan seluruh jajarannya wajib mengeksekusi langkah konkret di lapangan tanpa menunggu prosedur administrasi berbelit dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Bentuk adaptasi, afirmasi, serta langkah konkret tidak boleh berhenti pada narasi administratif, melainkan wujud tindakan nyata di lapangan,” tegas Andi Harun, belum lama ini.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak kelangkaan hujan diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus hingga September. Guna mengantisipasi dampak sistematis, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan menetapkan status kedaruratan—mulai dari normal, waspada, siaga, hingga kritis—sebagai dasar pemetaan anggaran mitigasi.
Dari sektor pasokan air bersih, Perumda Tirta Kencana mencatat ambang batas kadar klorida di wilayah Palaran saat air pasang berada di angka 102 Part Per Million (PPM). Angka ini dinilai masih aman dari ambang batas kedaruratan sebesar 250 PPM. Meski demikian, antisipasi terhadap intrusi air asin yang berpotensi merusak infrastruktur intake air baku tetap disiapkan.
Sebagai penanganan darurat, para camat dan lurah diintruksikan mendata sumur bor milik warga yang dapat difungsikan untuk kepentingan publik jika krisis air meluas.
Di sektor pangan, kekeringan tercatat telah berdampak pada 654,5 hektare lahan pertanian yang mencakup komoditas padi, jagung, hortikultura, hingga umbi-umbian. Meski belum memicu gagal panen massal karena sebagian lahan telah memasuki masa petik, Pemkot Samarinda mencermati potensi krisis air pada musim tanam berikutnya.
Sementara di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan mencatat tren kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, dan pneumonia. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota meminta penelusuran korelasi medis dilakukan secara presisi dengan memadukan data klinis Dinkes dan indeks kualitas udara dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Guna mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta pemukiman, aparatur kelurahan dan kecamatan diperintahkan mengintensifkan patroli titik panas (hotspot) bersama unsur TNI dan Polri.
Terkait pendanaan, seluruh operasi penanganan El Nino dipastikan mendapat dukungan penuh melalui alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, Andi Harun memberi peringatan keras agar setiap pimpinan OPD menyusun justifikasi teknis (justek) yang akuntabel sebelum mencairkan dana darurat tersebut.
”Ini bukan sekadar soal besarnya anggaran. Jika anggarannya ada, jangan takut belanja untuk rakyat. Namun, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki justifikasi teknis yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (csv)
