Didesak DPRD Soal Temuan BPK dan Program Gratispol, Pemprov Kaltim Janji Segera Lakukan Evaluasi

Senin, 22 Juni 2026
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji

​BAIT.ID – Pemprov Kaltim akhirnya melunak dan berjanji akan segera membereskan rentetan rapor merah dari DPRD Kaltim. Catatan kritis tersebut meliputi masalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga desakan evaluasi total terhadap program beasiswa unggulan, Gratispol.​

Langkah defensif sekaligus akomodatif ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim agenda Jawaban Pemprov atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2025 di Samarinda, Senin 22 juni 2026 malam.​

Baca juga  Pemprov Kaltim Gratiskan UKT Mahasiswa, Fokus ke Kampus Lokal

Seno menyatakan bahwa eksekutif tidak bisa mengabaikan gelombang kritik dari parlemen Karang Paci. Bahkan pemprov mengeklaim memiliki frekuensi yang sama dengan legislatif dalam melihat sengkarut pengelolaan keuangan dan efektivitas program daerah. ​”Pada dasarnya kami berkomitmen secara penuh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah terkait temuan BPK. Termasuk juga soal evaluasi gratispol akan kami evaliasu dan segera dirapikandan diselesaikan,” ujar Seno Aji kepada awak media.​

Baca juga  Bapemperda DPRD Kaltim Kebut Selesai Empat Raperda Sebelum Akhir Tahun

Dalam rapat paripurna sebelumnya, program Gratispol kembali menjadi salah satu sorotan utama para wakil rakyat setelah dihujani kritik dari masyarakat terkait kriteria penerimaan. Tak hanya itu, kebocoran potensi PAD dan lambatnya tindak lanjut atas temuan audit keuangan oleh BPK juga menjadi instrumen penekan utama dari seluruh fraksi di DPRD Kaltim.​

Seno menjanjikan adanya langkah percepatan antardepartemen untuk merespons rekomendasi tersebut demi memperbaiki tata kelola anggaran yang dinilai masih menyisakan banyak celah. ​“Kami sepaham dengan yang disampaikan anggota DPRD tadi, seluruh fraksi, dan kami akan segera melakukan tindak lanjut,” tegas Ketua DPD Gerindra Kaltim tersebut.

Baca juga  Mitigasi Risiko Inflasi Jelang Ramadan: Samarinda Fokus Seimbangkan Stok dan Intervensi Harga

​Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi pertaruhan penting dalam menyelesaikan sisa anggaran tahun lalu. Pemprov Kaltim kini diburu waktu untuk membuktikan komitmen transparansi dan akuntabilitas tersebut ke dalam tindakan konkret, bukan sekadar janji di podium paripurna. (csv)

Bagikan