BAIT.ID – Potret keterwakilan perempuan di panggung politik dan birokrasi Kota Samarinda menunjukkan dinamika yang kontras. Saat politisi perempuan masih harus berdarah-darah menembus dominasi parpol dan kendala finansial, gerbang karier di lingkungan pemerintah daerah diklaim justru semakin inklusif.
Dilema ini mengemuka dalam diskusi Sekolah Politik Perempuan bertajuk “Dari Suara Perempuan menuju Kebijakan yang Inklusif” yang diinisiasi Vodem.id dan Tumbuk Movement di Nutrihub Samarinda, Minggu 24 Mei 2026.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, blak-blakan menyebut kuota 30 persen keterwakilan perempuan di partai politik baru sebatas formalitas di atas kertas dan dijalankan setengah hati. “Undang-undang kita sudah ada persamaan hak. Tetapi implementasinya kan tidak,” kata Sri Puji.
Menurut legislator Demokrat ini, selain dominasi figur laki-laki, faktor modal (finansial) menjadi batu sandungan utama bagi perempuan untuk bertarung sejajar. “Terus terang mungkin finansial saya tidak sebanyak teman-teman laki-laki,” tambahnya.
Kondisi sebaliknya dipaparkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Samarinda, Yoshua Laden. Ia menyatakan ranah eksekutif Pemkot Samarinda tidak lagi mematok bias gender dalam menempatkan pejabat struktural. Buktinya, posisi puncak birokrasi seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda saat ini diamanahkan kepada seorang perempuan.
“Kalau di Kota Samarinda istilah harus laki-laki semua enggak. Justru banyak yang perempuannya mendapatkan jabatan (termasuk camat),” terang Yoshua. Namun, ia menekankan profesionalisme tetap menjadi dasar utama, di mana kebijakan harus berbasis data, bukan emosional.
Ketimpangan peran yang masih terjadi di ruang publik ini dinilai bersumber dari sisa-sisa budaya patriarki yang mengakar. Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Samarinda, Nanang Supratman, menegaskan patriarki tidak hanya merugikan potensi perempuan, tetapi juga membebani laki-laki sebagai pencari nafkah tunggal.
Pandangan optimistis ditambahkan oleh Ketua Tim Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan, Dardanella Y. Sartika. Ia menilai modernisasi dan kemandirian ekonomi secara perlahan mulai mendobrak sekat domestik tersebut.
”Perempuan sekarang banyak yang bekerja. Suaranya juga diperhitungkan dalam kehidupan rumah tangga. Budaya patriarki itu bisa terkalahkan dengan semakin majunya perkembangan zaman,” pungkas Dardanella.
Melalui Sekolah Politik dan Diseminasi Publik ini, Vodem.id berharap konsistensi ruang diskusi serupa dapat terus mendorong lahirnya kebijakan publik yang inklusif dan adil gender di Samarinda. (csv)
