BAIT.ID – DPRD Samarinda mewanti-wanti pemerintah pusat agar tidak melempar persoalan teknis dan operasional program Sekolah Rakyat ke daerah. Kendati seluruh anggaran dan skema pendidikan gratis tersebut ditanggung APBN, pengelolaan di lapangan dinilai menyimpan kompleksitas tinggi yang berisiko memicu masalah sosial baru.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti kesiapan pusat dalam mengelola fasilitas pendukung seperti asrama, logistik harian, hingga adaptasi sosial para siswa miskin dan anak jalanan yang menjadi sasaran utama program.
”Pusat harus punya solusi terintegrasi dari awal. Jangan sampai ketika timbul persoalan di tengah jalan—seperti manajemen asrama atau kebutuhan pangan—pemerintah pusat malah lepas tangan dan mendadak melemparkannya ke daerah,” ujar Anhar saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Senin 20 Juli 2026 lalu.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pembagian kewenangan yang tidak tegas antara pusat dan daerah rawan memicu kekacauan tata kelola. Meski pemerintah daerah tidak mengucurkan dana APBD untuk program tersebut, DPRD Samarinda memastikan tidak akan tinggal diam dan tetap memantau realisasinya di lapangan.
Di sisi lain, Anhar juga menanggapi mengenai efektivitas skema penjangkauan anak jalanan dan gelandangan yang dijanjikan dalam program ini. Ia menilai mekanisme seleksi dan metodologi dari pusat masih perlu diuji keampuhannya di tingkat lokal.
”Kami akan terus jalankan fungsi korektif. Jangan sampai klaim program gratis ini justru menyisakan beban laten bagi Kota Samarinda akibat perencanaan pusat yang tidak matang,” tegasnya. (csv)
