BAIT.ID – Pola komunikasi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam merespons dinamika aksi massa belakangan ini menuai kritik tajam. Alih-alih meredam tensi dengan dialog terbuka, penggunaan video klarifikasi di media sosial dianggap sebagai bentuk komunikasi yang nirempati dan menciptakan sekat antara pemimpin dengan rakyatnya.
Akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman (Unmul), Silviana Purwanti, menyoroti kecenderungan gaya komunikasi satu arah yang diadopsi oleh orang nomor satu di Kaltim tersebut. Menurutnya, pendekatan formalitas yang kaku membuat pesan pemerintah kehilangan substansi emosional. “Pola komunikasinya cenderung top-down dan sangat formal. Secara legitimasi mungkin kuat, namun gagal membangun koneksi emosional dengan masyarakat,” ujar Silviana saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat 24 April 2026.
Silviana menilai terdapat kontradiksi dalam narasi yang dibangun. Di satu sisi, Gubernur menyatakan terbuka terhadap masukan, namun di sisi lain, ia memilih kanal komunikasi yang membatasi interaksi langsung. Hal ini menyebabkan aspek engagement atau kedekatan dengan publik menjadi lemah.
Ketergantungan pada media digital sebagai sarana klarifikasi satu arah juga dinilai tidak relevan dengan tuntutan zaman. Di era disrupsi informasi, publik menuntut transparansi dan interaksi dua arah (dialogis), bukan sekadar pernyataan searah layaknya media konvensional masa lalu. “Ketika narasi negatif sudah terbentuk di ruang publik, pernyataan formal apa pun dari pemerintah cenderung tidak berdampak. Itu adalah risiko dari komunikasi yang defensif,” tegas Silviana.
Lebih lanjut, absennya Gubernur di tengah massa aksi mencerminkan sikap defensif yang justru merugikan citra kepemimpinan. Silviana menyarankan agar pemerintah daerah segera membenahi strategi komunikasi dengan membentuk tim manajemen isu dan krisis yang independen. “Perlu tim yang objektif, bukan sekadar tim yang bertugas membenarkan tindakan pimpinan. Pemerintah harus berani turun langsung dan mendengar, bukan terus-menerus bersembunyi di balik video klarifikasi,” pungkasnya.
Menurutnya, terdapat beberapa poin krusial mengenai gaya komunikasi pejabat publik yang relevan untuk dianalisis. Pertama paradoks media sosial, banyak pejabat menganggap media sosial adalah alat untuk “menyentuh” rakyat secara instan. Namun, dalam kasus Rudy Mas’ud, media sosial justru digunakan sebagai benteng (barrier). Video klarifikasi tanpa sesi tanya jawab langsung menciptakan kesan bahwa pemimpin hanya ingin didengar, bukan mendengar. Ini adalah kegagalan dalam memahami karakteristik New Media yang seharusnya bersifat interaktif.
Kemudian hilangnya ‘Human Touch’ dalam krisis.Dalam teori komunikasi krisis, kehadiran fisik (physical presence) memiliki nilai kepercayaan yang jauh lebih tinggi daripada representasi digital. Dengan tidak menemui demonstran, seorang pejabat kehilangan kesempatan untuk menunjukkan vulnerabilitas dan keberanian. Gestur fisik (mendatangi massa) sering kali lebih efektif meredam amarah publik dibandingkan narasi tertulis yang disusun rapi oleh tim humas.
Selanjutnya ia memberi saran mengenai pembentukan tim manajemen krisis yang netral. Hal ini mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa komunikasi Gubernur saat ini hanya didasarkan pada masukan lingkaran dalam yang bersifat asal bapak senang (ABS). Komunikasi yang sehat membutuhkan auditor eksternal yang mampu memetakan sentimen negatif secara jujur sebelum narasi tersebut menjadi bola salju di masyarakat.
Kemudian menurutnya gaya Rudy Mas’ud cenderung defensif-justifikatif (mencari pembenaran). Di tengah masyarakat yang semakin kritis, gaya yang lebih akomodatif -mengakui adanya masalah dan menawarkan solusi konkret- jauh lebih dihargai daripada sekadar klarifikasi formal yang terasa dingin dan berjarak. (csv)
