BAIT.ID – Pemkot Samarinda tengah mengkaji lima alternatif rute jalan pendekat menuju kawasan Palaran. Langkah ini dilakukan guna mengejar target operasional terminal penumpang Pelabuhan baru pada tahun 2027 sekaligus menuntaskan kendala infrastruktur darat.
Rencana pemindahan aktivitas Pelabuhan Yos Sudarso ke Palaran tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan bahwa kajian lima jalur alternatif ini tidak hanya fokus pada penentuan trase (pola jalan), tetapi juga mengukur lebar jalan, kebutuhan lahan, serta potensi dampak sosial bagi warga sekitar. “Kami mencari jalur terdekat dan paling memungkinkan untuk dibangun dengan dampak sosial yang seminimal mungkin,” ujar Manalu.
Untuk mempercepat proses, Dishub kini melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan dalam memetakan kondisi eksisting lahan yang akan terdampak pembangunan.
Manalu menjelaskan, posisi terminal penumpang saat ini sudah klir karena mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Kendati demikian, pemerintah masih menimbang dua opsi lokasi untuk terminal barang (kargo) agar terintegrasi optimal dengan aktivitas logistik masa depan. “Untuk terminal barang ada dua opsi yang sedang dikaji. Ada kemungkinan fasilitas tertentu nantinya diintegrasikan dengan terminal yang sudah ada, tergantung hasil kajian akhir,” jelasnya.
Meski infrastruktur darat masih digodok, Pemkot Samarinda optimistis terminal penumpang di Palaran bisa mulai berfungsi pada 2027. Keyakinan ini didasarkan pada kesiapan infrastruktur sisi laut yang mayoritas telah rampung didanai oleh APBN. “Sisi lautnya sebenarnya sudah terbangun. Jadi, yang perlu dituntaskan sekarang adalah akses darat dan fasilitas pendukungnya,” kata Manalu menambahkan.
Saat ini, Pemkot Samarinda juga tengah menunggu proses administrasi di tingkat pusat agar kawasan Palaran resmi masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Paralel dengan itu, pemerintah pusat juga sedang menghitung total kebutuhan anggaran teknis untuk pembangunan jalan tersebut.
Jika kelak resmi beroperasi, Pelabuhan Palaran rencananya akan dikelola melalui skema Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan mekanisme konsesi. Namun, Manalu menegaskan fokus utama saat ini tetap pada konektivitas darat. “Tanpa dukungan jaringan jalan yang memadai, operasional terminal penumpang maupun kargo dikhawatirkan tidak akan berjalan maksimal,” pungkasnya. (csv)
