BAIT.ID – Pemkot Samarinda memperkuat serangkaian langkah antisipasi dan mitigasi bencana guna mengurangi dampak kekeringan serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat fenomena El Nino. Strategi penanganan ini dimatangkan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Gedung BPBD Kota Samarinda, Rabu, 2 September 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menegaskan pentingnya optimasi sumber daya dan respons cepat lintas sektor selama masa tanggap darurat yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 7 September 2026.
Sebagai bagian dari langkah preventif di tingkat tapak, Pemkot Samarinda menyalurkan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp10 juta per kelurahan melalui pihak kecamatan. “Dana itu diprioritaskan untuk kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendekatan langsung kepada warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” ujar Neneng.
Untuk menjaga ketahanan wilayah selama musim kemarau, Pemkot Samarinda menetapkan beberapa fokus intervensi darurat. Mulai dari memasok air untuk lahan pertanian, dengan menyiapkan penyuplai air darurat yang disiagakan ke lahan-lahan pertanian warga guna mencegah potensi gagal panen dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Ditambah dengan memetakan sumber air darurat, tugas ini dipercayakan kepada BPBD bersama camat dan lurah untuk menginventarisasi potensi sumber air alternatif, termasuk pemanfaatan lubang bekas tambang (void), sumur warga, dan pasokan armada pemadam. Sementara Perumdam Tirta Kencana diminta terus memantau debit dan pasokan air bersih secara berkala setiap jam guna menjamin distribusi harian ke masyarakat tetap stabil.
Selain itu, patroli terpadu terus digencarkan di titik rawan karhutla. Saat ini, tindakan tegas berupa proses hukum tengah berjalan terhadap enam pelaku yang terbukti sengaja membakar lahan.
Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, memaparkan sejumlah tantangan teknis di lapangan, seperti terbatasnya kedalaman sumur warga (40–50 meter) yang mudah mengering, serta kendala aksesibilitas armada menuju titik api di area vegetasi lebat.
“Kami siapkan grup komunikasi khusus untuk memangkas birokrasi penanganan. Agar seluruh koordinasi antarinstansi bisa diintegrasikan secara real-time,” ujar Suwarso.
Menjelang berakhirnya status Tanggap Darurat Tahap 1 pada 7 September 2026, Pemkot Samarinda bersiap melakukan evaluasi berbasis data lapangan untuk menentukan transisi menuju status kesiapsiagaan atau pemulihan.
Pada fase selanjutnya, fokus kegiatan akan dititikberatkan pada penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System), patroli rutin, distribusi air bersih, serta penyesuaian agenda pembagian masker gratis berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara. (csv)
