BAIT.ID – Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,1 triliun memaksa Pemprov Kaltim menata ulang APBD 2026. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun menggelar rapat maraton selama tiga hari untuk menyusun ulang postur anggaran agar belanja pembangunan tetap berjalan optimal.
Rapat perdana digelar di Gedung DPRD Kaltim pada Senin, 17 November 2025, yang fokus membahas penyesuaian pendapatan akibat pemangkasan TKD. Dua rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung di Balikpapan.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan penyesuaian pendapatan menjadi sorotan utama. “TKD kita dipotong sekitar Rp6 triliun. Karena itu, kami bersama Banggar menghitung ulang proyeksi anggaran dan memastikan program prioritas tetap bisa dijalankan,” ujarnya.
Sri menjelaskan, Kaltim seharusnya menerima TKD sebesar Rp9,3 triliun. Namun setelah dipangkas, hanya tersisa sekitar Rp3,2 triliun. Pembahasan terkait komponen anggaran di luar TKD akan dilakukan dalam rapat lanjutan.
Setelah pendapatan, Banggar dan TAPD nantinya membahas belanja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang dipastikan ikut terpengaruh adalah pembangunan infrastruktur. “Kami belum bisa memastikan berapa besaran anggaran yang tersisa untuk infrastruktur, karena pembahasan belum sampai ke tahap itu,” imbuhnya.
Dari sisi perencanaan, Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, menyebut APBD 2026 diperkirakan turun drastis menjadi Rp15 triliun dari angka rancangan awal Rp21,3 triliun dalam KUA-PPAS. Ia juga mengungkap adanya potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp900 miliar, meski masih menunggu koreksi dari BPK. “Angka itu masih proyeksi dan akan masuk dalam APBD Perubahan 2026 setelah audit BPK sekitar Maret,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Banggar DPRD Kaltim, Abdulloh, menyebut pembahasan bersama TAPD berlangsung sangat alot. Ia menilai rapat perdana belum menghasilkan kesimpulan berarti. “Bisa dibilang rapat tadi deadlock, karena baru sebatas pemaparan soal pemangkasan,” ujarnya.
Abdulloh menegaskan pemangkasan TKD ini pasti berdampak ke semua sektor, bukan hanya infrastruktur. Ia berharap pembahasan detail selanjutnya dapat memperjelas arah pembangunan Kaltim. “Semua pasti terdampak. Karena itu, pembahasan skala prioritas harus benar-benar matang,” tandasnya. (csv)
