BAIT.ID – Pemkot Samarinda telah menetapkan pembangunan pelabuhan multi-purpose sebagai prioritas utama yang akan direalisasikan mulai tahun 2026. Saat ini, proses penyusunan Rancangan Induk Pelabuhan (RIP) sedang digenjot.
Prioritas ini ditegaskan oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat memimpin rapat internal pembahasan RIP bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur terkait lainnya. Rapat tersebut berlangsung pada Selasa siang, 2 Desember 2025, di Balai Kota.
“Pertumbuhan ekonomi kita ke depan, tugas menjaga inflasi, dan meningkatkan transaksi ekonomi sangat bergantung pada keberadaan pelabuhan yang modern dan tertata,” tegas Andi Harun. “Oleh karena itu, mulai 2026, penyelesaian RIP dan pelabuhan multi-purpose ini menjadi prioritas paling utama,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota juga memaparkan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan BPN Kaltim, BPN Kota Samarinda, dan Pertamina Hulu Mahakam. Lokasi awal pelabuhan multi-purpose di kawasan Bentuas, yang sempat direncanakan bersama investor, kini ternyata berada dalam area klaim Pertamina.
Meskipun secara hukum klaim Pertamina berpotensi lemah karena izin lama yang semestinya sudah berakhir pada tahun 1980 dan tidak dikonversi, Pemkot memilih jalur kesepakatan. Langkah ini diambil demi mendapatkan kepastian hukum dan menghindari konflik berkepanjangan.
Dari kesepahaman yang terjalin, Pertamina Hulu Mahakam bersedia untuk memberi ganti rugi atas tanah seluas sekitar 13 hektare yang sebelumnya akan dihibahkan untuk pelabuhan. Serta menyediakan sebagian lahan mereka di sekitar Bentuas dengan skema pinjam-pakai sebagai lokasi baru untuk pelabuhan multi-purpose.
“Lokasi yang semula kita rencanakan bersama investor tidak mungkin lagi kita lanjutkan karena sudah berada dalam klaim Pertamina,” jelas Andi Harun. “Namun, pada saat yang sama, kita mendapatkan alternatif lahan yang lebih luas melalui skema pinjam pakai dari Pertamina Hulu Mahakam. Titik koordinat lokasi baru inilah yang kini harus segera kita matangkan.”
Untuk mengonsolidasikan seluruh tahapan proses, Wali Kota juga tengah menyiapkan Tim Percepatan Pembahasan Rencana Induk Pelabuhan dan Tindak Lanjut Pelabuhan Multi Purpose Samarinda. Tim ini akan dilengkapi unsur pengarah yang dipimpin langsung oleh Wali Kota, beranggotakan Asisten II, Kepala Bappeda, KSOP Samarinda, manajemen Pelindo, dan kepala OPD teknis terkait.
Wali Kota menargetkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim harus terbit paling lambat dua hari setelah rapat, sehingga tim dapat segera bekerja dan menyiapkan pertemuan lanjutan dengan KSOP, Pelindo, BPN, Pertamina, dan instansi terkait lainnya pada awal pekan depan.
Di akhir rapat, Wali Kota kembali menekankan bahwa Pemkot tidak sekadar memindahkan aktivitas pelabuhan dari Yos Sudarso ke lokasi baru, melainkan ingin memastikan kehadiran pelabuhan modern yang mampu memberi nilai tambah signifikan bagi tata ruang kota, konektivitas logistik, dan yang paling penting, bagi kesejahteraan warga Samarinda. (csv)
