BAIT.ID – Perkara dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang menyeret tokoh adat Muara Kate, Misran Toni, kini berada di bawah sorotan tajam. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar di Samarinda, tim advokasi dari LBH Samarinda mengungkap sederet anomali yang muncul. Mulai dari lemahnya alat bukti hingga indikasi intervensi penyidikan yang dinilai mencederai prinsip peradilan yang adil.
Pengacara publik LBH Samarinda, Irfan Ghazy, menyoroti aspek formil dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. Menurutnya, sejak awal proses hukum bergulir, penyidik terkesan tertutup mengenai pemenuhan ambang batas minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. “Tim penasihat hukum tidak pernah mendapatkan penjelasan transparan mengenai alat bukti atau keterangan saksi mana yang secara spesifik menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Misran Toni,” tegas Irfan, Rabu 8 April 2026.
Memasuki ranah pembuktian materiil di persidangan, tim advokasi menemukan kerancuan signifikan pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Irfan membeberkan adanya pertentangan locus dan posisi terdakwa dalam fakta persidangan.
Saksi pertama menyebut terdakwa berada tepat di depan korban, sementara saksi kedua justru menempatkan terdakwa di area pagar. Kemudian terdapat perbedaan identifikasi senjata tajam yang digunakan, di mana keterangan saksi bergeser antara penggunaan pisau pendek (badik) dan mandau. “Dalam hukum pidana, akurasi posisi pelaku dan alat yang digunakan adalah determinan utama dalam rekonstruksi tindak pidana. Jika keterangannya saling bertolak belakang, maka kekuatan pembuktiannya patut dipertanyakan,” tambah Irfan.
Temuan yang paling mengejutkan adalah adanya dugaan tekanan atau pengarahan keterangan saksi oleh oknum penyidik. Di muka persidangan, salah satu saksi mengungkap bahwa dirinya diminta untuk “menyeleraskan” keterangan dengan saksi lain guna memperkuat narasi penyerangan oleh orang tertentu. Praktik ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kemandirian saksi dalam memberikan keterangan.
Sisi lain dari peristiwa ini diungkap oleh putra Misran Toni, Andre. Ia memberikan kesaksian bahwa pada malam kejadian, ayahnya telah kembali ke rumah untuk beristirahat, sebuah alibi yang diperkuat oleh keberadaan anggota keluarga lain di rumah saat insiden terjadi.
Logika hukum yang paling menarik perhatian adalah sikap korban selamat, Anson. Andre menceritakan bahwa sesaat setelah kejadian, Anson justru meminta dirinya untuk menjemput Misran Toni di rumah. “Secara logika hukum dan psikologis, tidak mungkin seorang korban meminta bantuan atau menjemput seseorang yang baru saja menyerangnya. Fakta ini seharusnya menjadi pertimbangan krusial bagi hakim,” ujar Andre.
Kasus Misran Toni tidak dapat dipandang hanya sebagai perkara pidana murni. Sejumlah kelompok masyarakat sipil meyakini perkara ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan yang vokal menolak aktivitas hauling batu bara di jalan umum.
Kini, bola panas berada di tangan Majelis Hakim. Publik menanti apakah putusan nanti akan berdasar pada fakta hukum yang objektif atau justru memperpanjang daftar kelam penegakan hukum di tengah konflik sumber daya alam Kaltim. (csv)
