Pemkot Samarinda Matangkan Parkir Berlangganan, Wali Kota Minta Sistem Pembayaran Tak Sulitkan Warga

Senin, 13 Juli 2026
Wali Kota Samarinda, Andi Harun (istimewa)

BAIT.ID – Pemkot Samarinda saat ini tengah mematangkan rencana penerapan program parkir berlangganan guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membenahi tata kelola parkir. Namun, sebelum program ini dilempar ke publik, Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan sistem pembayaran tidak menyulitkan masyarakat.

​Hal itu ditegaskan Andi Harun setelah menerima paparan perkembangan program dari Dishub Samarinda di Balai Kota, pekan lalu. Ia menekankan bahwa keberhasilan regulasi baru ini sangat bergantung pada kemudahan akses layanan bagi warga.​ “Kalau masyarakat sudah memiliki keinginan untuk membayar, jangan sampai justru dipersulit oleh sistem. Berikan kemudahan agar partisipasi masyarakat semakin tinggi,” kata Andi Harun.

Baca juga  Samarinda Bidik Standar Global: Kolaborasi Pendidikan dengan Kedubes AS Dimulai

​Sebagai langkah awal, Wali Kota menginstruksikan Dishub untuk berkolaborasi dengan pihak perbankan guna menyediakan multikanal pembayaran, mulai dari QRIS hingga transfer bank. Selain itu, skema pembayaran diminta dibuat fleksibel dengan pilihan opsi bulanan, per enam bulan, atau tahunan.​

Sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat, Pemkot Samarinda tengah bersiap agar program parkir berlangganan ini diujicoba dahulu di lingkungan internal pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), wali kota meminta disiapkan skema pembayaran bertahap agar tidak membebani kondisi finansial mereka.​

Baca juga  Pemkot Samarinda Larang Penggunaan Gedung SMPN 2 Pasca-Kebakaran, Kajian Teknis Segera Dilakukan

Di sisi lain, Andi Harun juga menyoroti aspek kesejahteraan para juru parkir (jukir) binaan. Ia meminta agar peningkatan PAD dari sektor ini linier dengan pendapatan para jukir di lapangan.​ “Kalau target pendapatan tercapai, kesejahteraan juru parkir juga harus meningkat. Mereka perlu mengetahui bahwa keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada peningkatan penghasilan mereka,” ujarnya.

​Instruksi lain yang diberikan meliputi penyederhanaan desain kartu parkir, stiker kendaraan, serta identitas digital peserta untuk memperlancar proses verifikasi di lapangan. Dishub juga diminta menyusun timeline pelaksanaan yang rinci, mencakup tahapan sosialisasi, pendaftaran, hingga operasional penuh.​

Baca juga  Polemik Gratispol Kaltim: DPRD Desak Transparansi dan Evaluasi Total

Merespons arahan tersebut, Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu menyatakan, pihaknya saat ini terus melakukan pematangan persiapan. Fokus utama Dishub meliputi penyempurnaan sistem pembayaran digital, pembinaan juru parkir, pembentukan tim pengawasan, serta koordinasi lintas perangkat daerah.

​Melalui program parkir berlangganan ini, Pemkot Samarinda menargetkan terciptanya tata kelola parkir yang lebih tertib dan transparan, sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor retribusi parkir terhadap pendapatan daerah. (csv)

Bagikan