BAIT.ID – Pengentasan kemiskinan di Kaltim tak cukup mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah daerah perlu memastikan program yang dijalankan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Koordinasi diperlukan agar berbagai program yang berjalan tidak tumpang tindih dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut dia, bantuan sosial tetap menjadi bagian penting dalam perlindungan masyarakat rentan. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi program pemberdayaan yang membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama dan komitmen seluruh pihak. Program yang dilaksanakan harus tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih,” ujar Sri Wahyuni, pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menekankan, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak cukup diukur dari pelaksanaan kegiatan atau penyaluran bantuan. Capaian program juga perlu dievaluasi berdasarkan target dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, indikator kinerja kunci bidang sosial harus menjadi acuan dalam mengukur efektivitas kebijakan. Perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program perlu berjalan selaras agar setiap intervensi pemerintah memberikan hasil sesuai sasaran.
Sri menyebut, rapat koordinasi antarperangkat daerah menjadi salah satu ruang untuk menyamakan target, memperjelas pembagian tugas, sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun langkah perbaikan, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. “Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dan program yang kita susun dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” sebutnya.
Pemprov Kaltim pun perlu memastikan koordinasi yang dibangun berujung pada perbaikan pelaksanaan program. Dengan begitu, pengentasan kemiskinan tidak sebatas menjadi agenda lintas instansi, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. (csv)
