BAIT.ID – DPRD Kaltim menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas lemahnya fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif. Pernyataan ini menyusul gelombang protes dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang menuntut ketegasan dewan terhadap kebijakan belanja Pemprov Kaltim yang dinilai boros.
Aksi massa pada 21 April 2026 ini merupakan bentuk keresahan warga Kaltim terhadap transparansi tata kelola keuangan daerah yang dinilai tidak sejalan dengan instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, mengakui bahwa polemik anggaran yang terjadi belakangan ini merupakan tanggung jawab kolektif, tidak hanya di sisi eksekutif tetapi juga legislatif sebagai lembaga pengontrol.
“Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik. Tidak masuk akal jika kami hanya menyalahkan eksekutif,” ujar pria yang akrab disapa Ayub tersebut saat menemui massa aksi di halaman Kantor DPRD Kaltim, Selasa 21 April 2026.
Dalam penjelasannya, Ayub menyoroti sejumlah pos anggaran yang memicu keresahan publik, di antaranya pengadaan senilai Rp8,5 miliar dan alokasi dana Rp25 miliar yang dianggap tidak urgensi. Menurutnya, DPRD seharusnya mampu mengawal dan menyaring kebijakan tersebut sejak tahap perencanaan.
Ia menilai, meski secara regulasi dan administrasi kebijakan tersebut mungkin memenuhi syarat, namun ada aspek moral dan empati publik yang terabaikan di tengah semangat efisiensi anggaran nasional. “Secara hukum mungkin benar, tetapi ada aspek empati yang belum terbangun dengan baik, baik dari DPRD maupun pemerintah,” tuturnya.
Menanggapi tuntutan massa agar DPRD menggunakan hak istimewanya guna mengevaluasi kebijakan Pemprov, Ayub menjelaskan bahwa komunikasi dengan pihak pemerintah telah dijalankan. Salah satu hasilnya adalah pembatalan rencana pengadaan senilai Rp8,5 miliar oleh gubernur sebagai respons atas aspirasi warga.
Meski demikian, Ayub menyayangkan masih adanya simpang siur informasi di ruang publik mengenai skema pengadaan tersebut. Ia berkomitmen untuk memperbaiki pola komunikasi agar tidak terjadi distorsi informasi di masa mendatang.
DPRD Kaltim bersama pemprov kini berjanji akan lebih selektif dalam menyusun kebijakan anggaran. Prioritas utama akan difokuskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan menjauhi kesan kemewahan.
DPRD berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi kontrol mereka dengan memperketat pengawasan pada setiap fase perencanaan anggaran. Efisiensi anggaran juga coba dijalankan ke depannya dengan menghapus pengadaan yang bersifat non-primer dan mewah.
Selain itu ia juga mendorong transparansi publik serta membangun ruang dialog yang lebih terbuka dengan masyarakat. “Kami berjanji tidak akan mengulangi kebijakan yang tidak berempati. Efisiensi harus selaras dengan kebutuhan rakyat,” pungkas Ayub menutup keterangannya. (csv)
