BAIT.ID – Tensi politik di DPRD Kaltim kian meningkat seiring menguatnya desakan publik agar legislatif menggunakan hak istimewanya terhadap kebijakan Pemprov Kaltim. Sejumlah fraksi di “Gedung Karang Paci” mulai menunjukkan sikap beragam, antara kepatuhan pada mekanisme internal dan dorongan pembuktian fungsi pengawasan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen penuh pada jalur konstitusional lembaga. Firnadi memastikan bahwa pelaksanaan pakta integritas yang telah disepakati akan berjalan sesuai tahapan internal DPRD Kaltim.
“Pakta integritas sudah ditandatangani pimpinan dan seluruh fraksi. Itu menjadi sikap resmi lembaga, dan kami di PKS akan menjalankannya sesuai tahapan yang disepakati,” ujar Firnadi kepada awak media.
Ia membantah jika keterlibatan PKS dalam penandatanganan dokumen tersebut hanya bersifat seremonial. Sebaliknya, langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan terhadap eksekutif guna merespons tuntutan masyarakat. Namun, Firnadi mengakui realisasi konkret masih menunggu lampu hijau dari unsur pimpinan.
“Starting point-nya menunggu arahan pimpinan. Kemungkinan Senin atau Selasa sudah mulai berjalan,” imbuhnya terkait estimasi implementasi kebijakan tersebut.
Di sisi lain, nada lebih progresif datang dari internal Fraksi PAN-NasDem. Penasihat fraksi, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa penggunaan hak angket adalah instrumen konstitusional yang melekat pada setiap anggota dewan sebagai alat kontrol pemerintah.
Darlis menilai, publik tidak perlu melihat hak angket sebagai langkah politis yang berlebihan, melainkan sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas kebijakan daerah.
Ia menilai, Hak angket berfungsi memperjelas arah kebijakan pemerintah. Instrumen ini juga untuk memastikan kebijakan berada dalam koridor hukum. Selain itu, kolektivitas terhadap keputusan akhir tetap bergantung pada kesepakatan kolektif dewan. “Hak angket itu hak yang melekat pada anggota dewan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena ini untuk memperjelas arah kebijakan ke depan,” tegas Darlis.
Meski secara pribadi mendukung langkah-langkah strategis untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, Darlis mengaku masih memantau dinamika di tingkat pimpinan yang sejauh ini belum sepenuhnya terbuka. Ia menekankan pentingnya menghormati mekanisme kolektif-kolegial di DPRD Kaltim.
“Kalau itu sudah menjadi keputusan unsur pimpinan dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat, saya patuh dan setuju saja,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu apakah awal pekan depan akan menjadi momentum pecahnya kebuntuan politik di Karang Paci, atau sekadar formalitas birokrasi legislatif belaka. (csv)
