BAIT.ID – Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda dinilai masih berada dalam kondisi rawan. Meski secara kasat mata terlihat stabil, sektor yang kerap disebut sebagai penyelamat ekonomi ini justru minim mendapatkan dukungan finansial dari Pemkot Samarinda.
Kondisi tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi. Ia menyayangkan kontradiksi antara narasi pemerintah yang selalu menggaungkan UMKM sebagai pilar ekonomi dengan realitas penganggaran di lapangan. “Sekarang saya justru merasa malu untuk terus mengatakan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian. Kenyataannya, kami menemukan anggaran untuk UMKM justru nol,” ujar Iswandi kepada awak media, Senin 29 Juni 2026.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa Komisi II akan segera memanggil instansi terkait guna meminta klarifikasi atas hilangnya alokasi anggaran sektor UMKM tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk mendorong pemberian stimulus bagi pelaku usaha kecil dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 yang saat ini tengah digodok.
Misteri pemangkasan anggaran ini pun dinilai janggal. Iswandi membeberkan bahwa dalam rapat dengar pendapat (hearing) sebelumnya, dinas terkait mengaku tidak mengetahui pihak yang memotong anggaran tersebut. ”Mereka mengaku tidak mengetahui siapa yang mengambil keputusan. Kalau begitu, nanti akan kami tanyakan langsung kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tegasnya.
Sebagai langkah konkret menjelang pembahasan APBD bulan depan, Komisi II DPRD Samarinda akan membuka kembali data anggaran tahun 2026 untuk dikomparasikan dengan draf rencana anggaran tahun 2027. Iswandi mengingatkan pemerintah agar proses penyusunan anggaran memiliki indikator dan dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, intervensi pemerintah sangat mutlak diperlukan jika ingin UMKM Samarinda “naik kelas”. Upaya tersebut meliputi pelaksanaan pelatihan berkala, pembukaan akses pasar lewat pameran dan promosi, hingga fasilitasi peningkatan mutu produk. Namun, seluruh program tersebut mustahil berjalan optimal tanpa adanya pos anggaran yang pasti.
“Sementara ini kendala utamanya memang anggaran. Itu yang akan menjadi perhatian penuh kami dalam pembahasan APBD berikutnya,” pungkas Iswandi. (csv)
