BAIT.ID – Meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,22 persen -angka tertinggi di Kaltim- kondisi fundamental ekonomi Kota Samarinda dinilai masih menyimpan risiko besar. Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2025 menyoroti adanya ketimpangan struktur yang membuat ketahanan ekonomi daerah menjadi rentan.
Wakil Ketua Pansus LKPj, Abdul Rohim, menegaskan bahwa pemkot tidak boleh terlena dengan capaian statistik tersebut. Berdasarkan hasil bedah data dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi Samarinda saat ini hanya ditopang oleh tiga sektor dominan, konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan.
Ketiga sektor tersebut masing-masing berkontribusi di kisaran 20 persen, sementara sektor fundamental lain seperti UMKM, pariwisata, dan pertanian masih tertahan di angka 6 persen hingga 7 persen. “Pertanyaannya, apakah pertumbuhan ini sehat? Temuan kami menunjukkan pertumbuhan ini tidak merata. Kita sangat rentan. Jika terjadi guncangan pada salah satu dari tiga sektor dominan ini, ekonomi Samarinda bisa langsung tumbang,” ujar Abdul Rohim, Rabu 22 April 2026 lalu.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Rohim merujuk pada krisis komoditas beberapa tahun silam yang sempat melumpuhkan ekonomi Kaltim akibat ketergantungan pada sektor tambang, yang berujung pada gelombang PHK massal dan lonjakan angka kemiskinan.
Selain struktur PDRB, Pansus juga menyoroti rendahnya kemandirian fiskal daerah. Hingga saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda masih sangat bergantung pada setoran pajak. Di sisi lain, kontribusi dari sektor retribusi maupun dividen Perusahaan Daerah (Perusda), termasuk PDAM, dinilai masih minim. “Polanya sama-sama rentan. Jika daya beli masyarakat atau ekonomi pembayar pajak terganggu, PAD kita otomatis terjun bebas. Kami ingin Perusda mulai memberikan sumbangsih yang signifikan, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pansus LKPj akan mengeluarkan rekomendasi resmi yang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk melakukan akselerasi diversifikasi ekonomi pada tahun anggaran 2026.
Fokus utama yang diminta adalah penguatan sektor-sektor padat karya. UMKM contohnya, harus bertranformasi dari sekadar bertahan hidup menjadi sektor formal yang berkontribusi pada PDRB.
Begitu juga dengan sektor pariwisata dengan fokus pengembangan destinasi yang mampu menarik belanja luar daerah secara konsisten. Serta optimalisasi perusda dengan mereformasi manajemen agar perusahaan daerah mampu menjadi mesin pendapatan baru.
“Kami tidak hanya butuh angka pertumbuhan yang tinggi, tapi pertumbuhan yang berkualitas dan memiliki daya tahan menghadapi guncangan masa depan,” tutupnya. (csv)
