BAIT.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda mengintensifkan langkah mitigasi strategis guna memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Sebagai ibu kota Provinsi Kaltim sekaligus pusat dari dua roda pemerintahan, Kota Samarinda dinilai memiliki dinamika politik dan intensitas penyampaian aspirasi yang cukup tinggi.
Kepala Badan Kesbangpol Samarinda, Yosua Laden, menegaskan bahwa Pemkot Samarinda berkomunikasi aktif dan sinergis dengan berbagai elemen masyarakat. Upaya merangkul Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), paguyuban kesukuan, hingga tokoh lintas agama ini dilakukan demi memastikan stabilitas daerah tetap terjaga dari potensi pemanfaatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai Kota Samarinda saat ini sudah sangat kondusif, justru ternoda karena kepentingan segelintir pihak yang mencari keuntungan pribadi atau golongan. Oleh karena itu, kami melibatkan seluruh unsur ormas, kesukuan, hingga tokoh agama untuk bersama-sama merawat kondusivitas kota ini,” ujar Yosua Laden saat menghadiri agenda diskusi “Sekolah Politik Perempuan dan Diseminasi Publik” di Jalan Juanda 4, Samarinda, Minggu 24 Mei 2026.
Menyikapi dinamika aksi penyampaian pendapat di muka umum yang belakangan terjadi, Kepala Badan Kesbangpol memberikan apresiasi tinggi atas kedewasaan politik kalangan mahasiswa di Samarinda. Menurutnya, para demonstran saat ini makin cerdas dan matang dalam memetakan risiko pergerakan.
Sebagai contoh, pada aksi unjuk rasa April lalu, kelompok mahasiswa secara tertib membubarkan diri menjelang petang. Langkah tersebut dinilai efektif untuk mengantisipasi adanya “penumpang gelap” atau penyusup yang berniat memicu kerusuhan.
”Adik-adik mahasiswa kini sudah sangat cerdas. Mereka mampu memilah mana penyampaian aspirasi murni dan mana yang berpotensi ditunggangi. Selain itu, mereka juga memahami jalur konstitusional dengan mengarahkan penyampaian aspirasi ke DPRD selaku lembaga legislatif. Segala sesuatu harus diselesaikan melalui regulasi yang ada, tidak bisa dipaksakan hanya dengan kekuatan massa,” jelas Yosua.
Menjawab rencana pelaksanaan sosialisasi formal ke depan, Yosua menjelaskan bahwa Badan Kesbangpol Samarinda tengah melakukan penyesuaian program kerja terkait ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2026. Kendati demikian, keterbatasan finansial tidak menjadi hambatan bagi instansi untuk tetap menjalankan fungsi edukasi politik. Kesbangpol berkomitmen mengusulkan formulasi anggaran pada APBD Perubahan mendatang, seiring dengan penguatan kapasitas fiskal Pemerintah Kota.
Saat ini, strategi dialihkan pada metode pendekatan persuasif berbasis komunitas kecil yang dinilai lebih efisien namun memiliki dampak (output) yang jelas dan terukur bagi masyarakat. ”Ini menjadi catatan evaluasi internal kami agar setiap serapan anggaran Pemkot benar-benar berorientasi pada hasil yang nyata untuk masyarakat, bukan sekadar realisasi kegiatan penyerapan,” tambahnya.
Ke depan, Badan Kesbangpol Samarinda akan memfokuskan program edukasi dan sosialisasi politik secara tematik dengan sasaran kelompok perempuan serta pemilih muda. Melanjutkan kesuksesan program edukasi politik bagi pelajar tingkat SMP tahun lalu, Kesbangpol kini membidik sektor pendidikan tinggi.
“Kami berencana memperluas jangkauan program dengan masuk ke lingkungan perguruan tinggi melalui kolaborasi akademis. Saat ini, komunikasi awal telah dijalin bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman (Fisip Unmul) untuk penjajakan kerja sama lebih lanjut,” pungkas Yosua. (csv)
