BAIT.ID – Ketergantungan Kaltim terhadap sektor tambang dan migas menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim kini menargetkan sedikitnya 50 persen pembiayaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga tahun ke depan, seiring upaya mengubah struktur ekonomi yang selama ini bertumpu pada sektor ekstraktif.
Target tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dalam konsultasi publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi (RTE) Kaltim 2045 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 20 Oktober 2026.
Seno menilai, transformasi ekonomi tidak cukup dilakukan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan batu bara dan minyak serta gas bumi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sumber-sumber pendapatan baru, memperluas basis usaha masyarakat, dan mendorong industri pengolahan yang menghasilkan nilai tambah di dalam daerah.
“Kerja keras seluruh pihak, termasuk perbankan dan para pelaku ekonomi, sangat dibutuhkan. Kita perlu memperkuat perekonomian kerakyatan, UMKM dan ekonomi kreatif,” kata Seno.
Menurut dia, pengembangan sektor non-ekstraktif menjadi salah satu jalan untuk membangun perekonomian yang lebih beragam dan berkelanjutan. Namun, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan dunia usaha serta dukungan investasi agar potensi ekonomi di luar pertambangan dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan baru.
Salah satu sektor yang disiapkan untuk menopang transformasi tersebut adalah industri hilir kelapa sawit. Pemprov Kaltim berencana mendorong Balikpapan dan Bontang menjadi pusat industri pengolahan sawit dan minyak goreng.
Pemerintah berharap masuknya investor hingga ke tahap pengolahan akhir dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka lapangan kerja, dan memperluas penerimaan daerah. Selama ini, pengembangan industri hilir menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penjualan komoditas mentah.
Meski demikian, rencana tersebut masih membutuhkan realisasi investasi, kesiapan infrastruktur, serta kepastian bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat lokal.
Selain hilirisasi sawit, RTE 2045 juga diarahkan untuk memperkuat kawasan industri strategis, menarik investasi global, mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Konsultasi publik yang digelar secara hibrida itu menjadi bagian dari penyusunan arah transformasi ekonomi Kaltim hingga 2045. Melalui forum tersebut, pemerintah menghimpun masukan dari pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan rancangan tersebut menjadi program yang terukur. Target peningkatan PAD dan pengembangan industri hilir perlu disertai peta jalan, indikator capaian, serta strategi pelaksanaan yang jelas agar transformasi ekonomi tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan. (csv)
