BAIT.ID – Proyek renovasi Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltim senilai Rp25 miliar kini berada di bawah pengawasan ketat pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memutuskan untuk turun tangan langsung memantau pelaksanaan proyek tersebut setelah mencuatnya polemik di masyarakat.
Langkah intervensi pusat ini dipicu oleh meluasnya perhatian publik di media sosial yang menarik atensi nasional. Meski Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebelumnya menyatakan bahwa proses penganggaran telah sesuai prosedur dan disetujui Kemendagri, pihak kementerian tetap melakukan pemantauan untuk memastikan akuntabilitas di setiap tahapan.
Inspektur Daerah Inspektorat Kaltim, Irfan Prananta, mengonfirmasi bahwa penanganan kasus ini telah diambil alih oleh pusat. Menurutnya, skala isu ini tidak lagi sekadar menjadi ranah daerah. “Pengawasan dilakukan langsung oleh Kemendagri, bukan lagi inspektorat. Informasinya sudah tersebar luas dan menjadi perhatian nasional,” ujar Irfan saat memberikan keterangan pada Senin 13 Maret 2026.
Kendati demikian, Irfan menyebut pihaknya belum menerima rincian mengenai lokasi pemeriksaan maupun mekanisme teknis yang akan diterapkan oleh tim dari Kemendagri.
Selain pemantauan dari Kemendagri, proyek ini juga masuk dalam radar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Saat ini, BPK tengah melakukan audit menyeluruh terhadap belanja Pemerintah Provinsi Kaltim tahun anggaran 2025 menyusul penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada akhir Maret lalu.
Pemeriksaan tersebut mencakup pengeluaran untuk renovasi rumah jabatan beserta fasilitas penunjangnya. “Hasil audit BPK diperkirakan terbit akhir April. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam pengadaan, hal itu berisiko memengaruhi opini laporan keuangan pemerintah daerah,” tegas Irfan.
Kemendagri dijadwalkan menelusuri seluruh proses secara mendalam, mulai dari fase perencanaan hingga masuknya alokasi anggaran ke dalam APBD. Fokus pemeriksaan akan tertuju pada pemenuhan prosedur serta ketepatan sasaran belanja daerah.
Irfan menambahkan bahwa besarnya sorotan publik dipicu oleh total akumulasi anggaran yang tidak hanya dialokasikan untuk satu titik. “Yang menjadi sorotan masyarakat adalah total nilainya. Proyek ini mencakup rujab gubernur, rujab wakil gubernur, hingga beberapa bangunan penunjang di kawasan kantor gubernur,” pungkasnya. (csv)
