BAIT.ID – Pemkot Samarinda berkomitmen melunasi tunggakan pembayaran proyek pembangunan tahun anggaran 2025 senilai Rp400 miliar secara bertahap pada tahun ini. Skema pelunasan akan diatur berdasarkan klasifikasi nilai nominal kontrak kerja sama.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan komitmen tersebut diperoleh setelah pihak legislatif menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda baru-baru ini. “Saat kami panggil BPKAD, memang ada sekitar Rp400 miliar utang Pemkot yang belum terselesaikan dari kegiatan-kegiatan di tahun 2025,” ujar Iswandi, pekan lalu.
Menurut Iswandi, BPKAD Samarinda saat ini tengah memilah data piutang rekanan sebelum mencairkan anggaran penyelelesaian. Skema pembayaran akan dibagi menjadi beberapa kategori, dimulai dari kontrak bernilai di bawah Rp1 miliar hingga proyek berskala besar di atas Rp1 miliar.
Munculnya piutang daerah ini, lanjut Iswandi, dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran di tengah jalan akibat adanya pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan kas daerah mengalami defisit, meski Pemkot awalnya telah mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor pembangunan tersebut.
“Otomatis anggarannya terganggu, dan muncullah utang ini. Namun karena proyek itu sudah rampung dikerjakan oleh kontraktor, Pemkot wajib untuk membayar,” tegasnya.
Kendati demikian, Komisi II mencatat bahwa Pemkot belum memaparkan rincian dokumen proyek mana saja yang pembayarannya masih tertahan. DPRD Samarinda mendesak agar data tersebut segera diserahkan untuk memastikan transparansi. “Sampai saat ini kami belum menerima rincian pengerjaan proyeknya. Apakah itu proyek lama, proyek baru, atau proyek yang sifatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkas Iswandi. (csv)
